Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang menaungi ribuan pengembang rumah sederhana di seluruh Indonesia, meminta kepada pemerintah agar subsidi untuk Rumah Sederhana Sehat (RSh) dapat lebih diperbesar.
"Kalau dilihat dari data, anggaran subsidi yang diberikan tahun 2007 sebesar Rp300 miliar sudah habis. Malahan pemerintah lewat Kementerian Negara Perumahan rakyat bahkan harus mengambil dari anggaran 2008," ucap Fuad Zakaria, Ketua Umum DPP Apersi di sela-sela acara Rakernas II Apersi 2007 beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Fuad juga meminta kepada pemerintah dan DPR agar kebutuhan subsidi di tahun depan (2008) agar di naikkan menjadi Rp 700 miliar sebagai antisipasi akan naiknya permintaan masyarakat untuk pembelian rumah sederhana. Bahkan, menurut Fuad lagi, jika boleh diberikan, alokasi subsidi yang sangat pas adalah sebesar Rp1 triliun.
Menurut Fuad, Anggota Apersi selama ini telah ikut membangun lebih kurang 50.000 unit rumah sederhana sehat (RSH). Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 % nya merupakan proyek rumah sederhana yang dibangun di wilayah wilayah Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor.
Untuk itu, Fuad juga meminta peran aktif dari pemerintah daerah (Walikota / Bupati) dalam hal penyediaan lahan dan kemudahan pembebasan nya agar program pengadaan RSH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.
“Selama ini yang menjadi kendala pembangunan rumah sederhana adalah soal lahan dan mahalnya biaya pembebasan. Jika pihak Pemda memberikan dukungan, target pembangunan Rsh di seluruh Indonesia bisa tercapai. Apalagi pihak perbankan juga telah siap mengulurkan tangan untuk membantu konsumen,” kata Fuad lagi.
Terkait dengan hal itu, lanjut Fuad, pihak DPP Apersi juga telah meminta kepada para pengembang yang menjadi anggotanya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan sistem kerjanya, sehingga dapat memberi keyakinan kepada pihak perbankan untuk mengucurkan kredit, termasuk kredit untuk lahan.
“Kalau untuk kredit bagi pembebasan lahan, selama ini di peroleh pengembang anggota Apersi hanya dari BTN yang bentuknya adalah biaya talangan (finance bridging). Hal ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi bank-bank lain untuk bisa ikut membiayai pengadaan lahan bagi pembangunan Rsh tersebut,” tambah Fuad lagi.
Naskah : Feri Awan Hidayat
Foto : Istimewa
"Kalau dilihat dari data, anggaran subsidi yang diberikan tahun 2007 sebesar Rp300 miliar sudah habis. Malahan pemerintah lewat Kementerian Negara Perumahan rakyat bahkan harus mengambil dari anggaran 2008," ucap Fuad Zakaria, Ketua Umum DPP Apersi di sela-sela acara Rakernas II Apersi 2007 beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Fuad juga meminta kepada pemerintah dan DPR agar kebutuhan subsidi di tahun depan (2008) agar di naikkan menjadi Rp 700 miliar sebagai antisipasi akan naiknya permintaan masyarakat untuk pembelian rumah sederhana. Bahkan, menurut Fuad lagi, jika boleh diberikan, alokasi subsidi yang sangat pas adalah sebesar Rp1 triliun.
Menurut Fuad, Anggota Apersi selama ini telah ikut membangun lebih kurang 50.000 unit rumah sederhana sehat (RSH). Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 % nya merupakan proyek rumah sederhana yang dibangun di wilayah wilayah Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor.
Untuk itu, Fuad juga meminta peran aktif dari pemerintah daerah (Walikota / Bupati) dalam hal penyediaan lahan dan kemudahan pembebasan nya agar program pengadaan RSH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.
“Selama ini yang menjadi kendala pembangunan rumah sederhana adalah soal lahan dan mahalnya biaya pembebasan. Jika pihak Pemda memberikan dukungan, target pembangunan Rsh di seluruh Indonesia bisa tercapai. Apalagi pihak perbankan juga telah siap mengulurkan tangan untuk membantu konsumen,” kata Fuad lagi.
Terkait dengan hal itu, lanjut Fuad, pihak DPP Apersi juga telah meminta kepada para pengembang yang menjadi anggotanya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan sistem kerjanya, sehingga dapat memberi keyakinan kepada pihak perbankan untuk mengucurkan kredit, termasuk kredit untuk lahan.
“Kalau untuk kredit bagi pembebasan lahan, selama ini di peroleh pengembang anggota Apersi hanya dari BTN yang bentuknya adalah biaya talangan (finance bridging). Hal ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi bank-bank lain untuk bisa ikut membiayai pengadaan lahan bagi pembangunan Rsh tersebut,” tambah Fuad lagi.
Naskah : Feri Awan Hidayat
Foto : Istimewa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar