Pemerintah diminta untuk mempertahankan bank perumahan yang sanggup menyalurkan kredit bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Rangkuman opini tersebut disampaikan beberapa pembicara yang hadir dalam business talk bertajuk "Mencari Format Kebijakan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan Rakyat" yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Hotel Yasmin, Cipanas, pertengahan November 2007 lalu.
Pengamat properti Panangian Simanungkalit menyatakan, belum tertariknya perbankan besar masuk ke sektor menengah bawah karena belum adanya kebijakan yang terkoordinasi di tingkat pengendali (pemerintah).
"Akibatnya muncul isu merger atau akuisisi. Padahal keberadaan bank fokus seperti BTN, harus tetap dipertahankan jika pemerintah ingin kebutuhan masyarakat akan perumahan yang terjangkau tetap terpenuhi," ujarnya lagi.
BTN Kelola Dana Bank Dunia
Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Iskandar Saleh menyatakan, saat ini tengah dibuat kajian oleh Bapenas dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, agar BTN dapat mengelola dana Bank Dunia sebesar Rp 5 Trilyun untuk membiayai pembangunan rumah susun sederhana (rusuna).
"Kebijakan ini diambil oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk mengoptimalkan kinerja dan performa BTN sebagai bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah," imbuh Iskandar lagi.
Dilain pihak, anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Hasto Kristiyanto menyatakan, apabila pemerintah ingin mengoptimalkan peran bank BUMN dalam menjalankan misinya maka diperlukan sebuah kebijakan politik yang tegas.
“Pemerintah itu memiliki power yang besar. Dalam rangka mendukung program perumahan ini, cukup mengeluarkan kebijakan dalam bentuk PP maupun Perpres. Misalnya saja dengan penempatan sebagian keuntungan BUMN ke dalam BTN untuk mewujudkan program perumahan tersebut,” tambah Hasto lagi.
Rangkuman opini tersebut disampaikan beberapa pembicara yang hadir dalam business talk bertajuk "Mencari Format Kebijakan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan Rakyat" yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Hotel Yasmin, Cipanas, pertengahan November 2007 lalu.
Pengamat properti Panangian Simanungkalit menyatakan, belum tertariknya perbankan besar masuk ke sektor menengah bawah karena belum adanya kebijakan yang terkoordinasi di tingkat pengendali (pemerintah).
"Akibatnya muncul isu merger atau akuisisi. Padahal keberadaan bank fokus seperti BTN, harus tetap dipertahankan jika pemerintah ingin kebutuhan masyarakat akan perumahan yang terjangkau tetap terpenuhi," ujarnya lagi.
BTN Kelola Dana Bank Dunia
Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Iskandar Saleh menyatakan, saat ini tengah dibuat kajian oleh Bapenas dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, agar BTN dapat mengelola dana Bank Dunia sebesar Rp 5 Trilyun untuk membiayai pembangunan rumah susun sederhana (rusuna).
"Kebijakan ini diambil oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk mengoptimalkan kinerja dan performa BTN sebagai bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah," imbuh Iskandar lagi.
Dilain pihak, anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Hasto Kristiyanto menyatakan, apabila pemerintah ingin mengoptimalkan peran bank BUMN dalam menjalankan misinya maka diperlukan sebuah kebijakan politik yang tegas.
“Pemerintah itu memiliki power yang besar. Dalam rangka mendukung program perumahan ini, cukup mengeluarkan kebijakan dalam bentuk PP maupun Perpres. Misalnya saja dengan penempatan sebagian keuntungan BUMN ke dalam BTN untuk mewujudkan program perumahan tersebut,” tambah Hasto lagi.
Naskah : Feri Awan Hidayat
Foto : FAH
